Program Rumah Desa BTN: Solusi Kredit Rumah Terjangkau untuk Masyarakat Pedesaan
Pengenalan Program
Program Rumah Desa yang diusulkan oleh Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, merupakan upaya untuk memberikan akses kredit kepada masyarakat pedesaan guna membangun atau merenovasi rumah mereka. Hal ini menjadi penting mengingat masih banyak rumah tidak layak huni yang ditemukan di perdesaan.
Detail Program
Nixon menjelaskan bahwa melalui skema ini, cicilan bulanan yang harus dibayarkan oleh penerima kredit hanya sekitar Rp 480.000 dengan masa pembayaran hingga 30 tahun. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam memiliki rumah yang layak huni.
Limit Kredit dan Proses Renovasi
Rencananya, kredit yang diberikan dalam program ini memiliki batas maksimal sebesar Rp 75 juta per rumah. Proses renovasi dapat dilakukan dengan bantuan subkontraktor atau anggota asosiasi perumahan, sehingga memungkinkan rumah-rumah yang sudah ada dapat diperbaiki dengan biaya terjangkau.
Permasalahan dengan KPR Subsidi
Nixon juga mencatat bahwa sebanyak 30% aplikasi pengajuan KPR subsidi ditolak, karena adanya catatan merah pada SLIK OJK akibat pinjaman online (pinjol). Hal ini menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan akses kredit tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Penjelasan dari OJK
Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa SLIK OJK sebenarnya membantu sistem perbankan dalam memastikan kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan kredit. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada penilaian masing-masing bank.
Solusi atas Masalah Pinjol
Dian menegaskan bahwa masalah riwayat pinjol bisa diselesaikan dengan menghapus pembukuan dan tagihan utang. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan terutama di bank BUMN yang memiliki regulasi yang ketat.
Penutup
Program Rumah Desa BTN menjadi salah satu langkah positif dalam memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat pedesaan. Dengan upaya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat, diharapkan masalah perumahan di pedesaan dapat teratasi secara bertahap.
(Penulis: [Nama Penulis])
